Kolobarasi untuk Negeri

Lahirnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ini melahirkan Pemerintahan Desa, Dalam rangka mendorong kemandirian Desa, percepatan, pemerataan pembangunan Ekonomi, tumbuhnya Industri kreatif, pariwisata dan lainnya yang berbasis pedesaan tentunya dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Transparan, Akuntabilitas, diperlukan instrument-instrument bagi Desa yang dapat memberikan ruang dan akses pada kemajuan dalam berbagai bidang.

Dengan lahirnya UU Desa ini semakin mendorong banyaknya penggiat Desa dan Tokoh yang semakin peduli terhadap pertumbuhan, perkembangan dan kemajuan Desa-desa di Indonesia.  “Budiman Sujatmiko” salah satu Tokoh yang berperan terhadap lahirnya UU Desa sekaligus sebagai Pembina PAPDESI bersama Purwoko dari BUM Desa Indonesia, Zaidirina Wardoyo, SE., M. Si Ketua Yayasan Desapolitan Indonesia, DR. Andi Desfiandi, SE., MA Dewan Pembina Yayasan Desapolitan Indonesia, Lukman Ketua BNPD, Ahmad Muslimin dari Ikatan Sarjana Rakyat Indonesia, Davit Kurniawan Hacktivist dan Penggiat Digitalisasi Desa, mengadakan pertemuan dan diskusi bersama Bpk. Eko Ariantoro Direktur Pengembangan Inklusi Keuangan OJK RI tentang “BUMDes”.

Pada tanggal 19 Desember 2017 digelar satu agenda kegiatan oleh OJK RI yaitu “Pendirian Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Melalui Pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Antar Desa” di Desa Cilongok dan Pandak Kab. Banyumas, Jawa Tengah. Kegiatan tersebut berlanjut pada FGD Tanggal 9 Januari 2018 di Kantor OJK RI, tentang “Model Bisnis di Daerah” dan Percepatan Akses Keuangan Daerah, dihadiri oleh beberapa undangan dari BUMDes yaitu : PT. TBMB Tulang Bawang Lampung, PT. P3W Rawajitu Lampung, BUMDes Cilongok Banyumas, BUMDes Pandak, BUMDes Wlahar Wetan.

Tidak hanya sampai disini saja, FGD digelar kembali pada tanggal 29 Januari 2018 di Grand Kanaya Baturraden tentang Rencana Bisnis BUMADes di Banyumas, dan secara marathon pihak OJK RI juga terus menggali berbagai kemungkinan tentang Inklusi Keuangan di Pedesaan dengan Kembali Menggelar FGD yang menjadi Puncak dari semua yang telah dilaksanakan yaitu pada tanggal 2 Maret 2018 bertempatt di Gedung OJK RI membahas tentang Skema Ekonomi Inklusi LKM/LKMS dan Bank Wakaf Mikro Melalui BUMDes-BUMADes dalam Rangka Percepatan Akses Keuangan Daerah.    

Pertemuan ini mereduksi berbagai ide dan visi yang pada akhirnya bersepakat secara bersama-sama menyusun skema : “Menjadikan BUMDes sebagai kekuatan industri dan inklusi keuangan baru berbasis pedesaan”. BUMDEs dapat berperan sebagai Unit Usaha baik dibidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Industri Kreatif,  Kerajinan, Pariwisata dan Permodalan dalam wujud Profesional “Perusahaan Terbatas” milik Rakyat, ditopang dengan Digitalisasi BUMDes seluruh indonesia yang terintegrasi dalam satu system ebumdes.id          

    

19 Desember 2017
Pendirian Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Melalui Pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Antar Desa
Click Here
9 Januari 2018
"Model Bisnis di Daerah dan Percepatan Akses Keuangan Daerah"
Click Here
29 Januari 2018
Rencana Bisnis BUMADes
Click Here
2 Maret 2018
Skema Ekonomi Inklusi LKM/LKMS dan Bank Wakaf Mikro Melalui BUMDes-BUMADes dalam Rangka Percepatan Akses Keuangan Daerah
Click Here
keyboard_arrow_up